Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945

    Ahmad Doli: Semua Peraturan Perundang-undangan Alas Hukumnya Harus UUD 1945
    Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung

    PADANG - Komisi II DPR RI mengidentifikasi setidaknya ada 20 provinsi dan 239 kabupaten/kota memiliki alas hukum atau undang-undang yang digabungkan dengan daerah lain berdasarkan regionalnya. Salah satu contohnya adalah Provinsi Sumatera Barat, Jambi dan Riau. Ketiga provinsi tersebut alas hukumnya masih bergabung yakni UU 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Daerah Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.

    "Mereka tergabung dalam satu UU No 61 Tahun 1958. Padahal amanat Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, juga UU 23 Tahun 2014 yang mengatakan bahwa satu provinsi, satu kabupaten/kota itu memiliki satu UU. itulah mengapa kita mau menertibkannya, " sebut Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung usai menyerap aspirasi dari Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Jambi dan Gubernur Riau di Auditorium Gubernur Sumbar, Padang, Kamis (16/6/2022).

    WARTAJUSTISIA.COM
    market.biz.id WARTAJUSTISIA.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Diketahui, 20 provinsi dan 239 kabupaten/kota tersebut masih berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 atau UU Republik Indonesia Serikat (RIS). Padahal, sejak terbitnya Dekrit Presiden 5 Juli Tahun 1959, UU RIS tidak berlaku lagi dan yang berlaku hingga saat ini adalah UUD Negara Republik Indonesia 1945.

    "Jadi harusnya semua peraturan perundang-undangan atau regulasi apapun, alas hukumnya harus UUD NRI 1945. Alhamdulillah sebelumnya kami sudah menyelesaikan tujuh provinsi. Kalau ini juga selesai dalam dua minggu ke depan, maka sudah 12 provinsi (dari 20) sudah memiliki UU sendiri, " terang Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

    Agar tidak ada kesimpangsiuran administrasi hukum dan tata kelola pemerintahan, ucap Doli, Komisi II bersama Badan Keahlian DPR akan memaksimalkan pembahasan alas hukum bagi provinsi, kabupaten/kota sebelum periode pemerintahan ini berakhir (2024). Dengan begitu, pemerintah daerah bisa dengan nyaman menetapkan visi-misi pembangunan yang sesuai dengan karakteristik daerahnya.

    "Selanjutnya yang paling penting adalah, ketika mereka punya UU sendiri, mereka itu bisa menetapkan visi misi pembangunan mereka, karakteristik pembangunan kelaknya, sosial, budaya yang selama ini tidak mungkin dilakukan karena digabung dengan provinsi lain, " tukas Doli.

    Espresso shot Boba
    market.biz.id Espresso shot Boba
    13% Rp 6.300
    Beli sekarang!

    Dalam pertemuan tersebut, baik itu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Gubernur Riau Syamsuar, dan Gubernur Jambi Al Haris, kompak mengusulkan kearifan lokal daerah untuk dicerminkan dalam RUU Provinsi. Mereka  juga minta agar kebijakan bagi hasil dari berbagai komoditi di daerah juga permasalahan lingkungan hidup diakomodir dalam penyusunan RUU tersebut. (es/aha)

    Ahmad Doli Kurnia Tandjung GOLKAR DPR RI KOMISI II
    Publikjatim.com

    Publikjatim.com

    Artikel Sebelumnya

    Munas di Blitar, LGP Dorong PDI-Perjuangan...

    Artikel Berikutnya

    Sufmi Dasco Minta Komisi II Kaji Penggunaan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Basory W

    Basory W verified

    Postingan Bulan ini: 12

    Postingan Tahun ini: 696

    Registered: Oct 11, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 9

    Postingan Tahun ini: 491

    Registered: Oct 4, 2021

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 9

    Postingan Tahun ini: 124

    Registered: Jul 6, 2021

    YUDIK

    YUDIK verified

    Postingan Bulan ini: 8

    Postingan Tahun ini: 620

    Registered: Sep 23, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Ustazd Zainal Arifin Ajak Peduli Sesama yang Tertimpa Musibah
    Danlanud Abdulrachman Saleh Hadiri Penyerahan Sertifikat Aset TNI AU dari Menteri ATR/BPN
    Anggota Kogartap III/SBY Terima Piagam Purna Tugas
    Ekonom UNAIR Paparkan Dampak Inflasi AS pada Perekonomian Makro-Mikro Indonesia

    Rekomendasi

    Atlit Paralayang Banyuwangi Sumbangkan Medali Untuk Banyuwangi
    Sempat Tersisih, Mahasiswa FEB UNAIR Sabet Juara 3 Trading Competition Kontan
    Pangdivif 2 Kostrad Hadiri Upacara Pemakaman Almarhum Pratu Anumerta Berly Kholif Al Rohman
    Pesan Kapolri ke Taruna-Taruni Akpol: Turun, Dengar dan Serap Aspirasi Masyarakat
    Babinsa Koramil 0826-01 Pamekasan Pantau Perkembangan Harga Sembako Di Pasar Parteker

    Ikuti Kami