Banyak 'Start Up' Lakukan PHK, Nevi Zuairina Minta Kemenkop UKM Serap Melalui Program WUB

    Banyak 'Start Up' Lakukan PHK, Nevi Zuairina Minta Kemenkop UKM Serap Melalui Program WUB
    Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM dan RDP dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional RI. Foto: Oji/nvl

    JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyoroti pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya yang banyak dilakukan oleh perusahaan rintisan (start up). Ia meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk dapat menyerap masyarakat yang mengalami PHK melalui program Wirausaha Baru (WUB).

    “Baru-baru ini kita sudah mendengar berita bagaimana banyaknya PHK terhadap start up, ini kesempatan pak menteri mengambil mereka dalam program WUB, wirausaha baru yang saya lihat ini programnya dari tahun ke tahun semakin turun, ” ujar Nevi pada Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM dan RDP dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

    Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di perusahaan start up ini muncul akibat beberapa faktor yang membuat tekanan ekonomi pada perusahaan.  Faktor tersebut yakni, adanya tren naiknya suku bunga Amerika Serikat, kondisi makro yang buruk hingga efek transisi pasca pandemi serta reorganisasi sumber daya manusia.

    “Nah ini bisa disinergikan dengan kami. Karena di dapil juga banyak pengangguran, yang mereka tidak mau ke Kota. Karena ke kota pun juga banyak pengangguran. Sehingga ini sangat efektif sekali membatu mereka pengangguran di dapil kami, ” ucap legislator dapil Sumatera Barat II itu.

    Di sisi lain, Nevi juga menyoroti mengenai sertifikasi yang diperlukan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ia meminta Kementerian Koperasi dan UKM beserta lembaga terkait lainnya untuk dapat lebih mempermudah proses sertifikasi halal terutama untuk UMKM go global.

    “Kami hanya menginginkan para pelaku UMKM untuk mudah mendapatkan SNI. Karena di kepala mereka itu susah pak ya, syaratnya berbelit jadi penyebaran informasinya terbatas, sertifikasi tidak merata, proses yang panjang dan berbelit, biaya pengurusannya mahal, ” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. (gal/sf)

    Nevi Zuairina PKS KOMISI VI DPR RI
    Publikjatim.com

    Publikjatim.com

    Artikel Sebelumnya

    Banggar DPR RI Setujui Tambahan Pagu Anggaran...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 131

    Postingan Tahun ini: 461

    Registered: Oct 4, 2021

    Basory W

    Basory W verified

    Postingan Bulan ini: 107

    Postingan Tahun ini: 662

    Registered: Oct 11, 2021

    YUDIK

    YUDIK verified

    Postingan Bulan ini: 94

    Postingan Tahun ini: 599

    Registered: Sep 23, 2021

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 86

    Postingan Tahun ini: 88

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Darus Sholihin FC Juara Grub Wilayah Surabaya Dalam Turnamen Liga Santri Piala Kasad TA 2022
    Babinsa Koramil 03 Gubeng Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan. 
    Tiba Di Sapeken, Dandim 0827/Sumenep Bersama Forkopimda Di Sambut Meriah
    Silaturahmi Dandim 0827/Sumenep Bersama Forkopimda, Disambut Antusias Masyarakat Desa Paliat

    Rekomendasi

    Polres Jember Berhasil Amankan 61 Motor Tidak Standar yang Meresahkan Warga
    Tutup Latihan Kerja 49 Siswa SPN Polda Jatim, Ini Pesan Kapolres Tuban
    Korem 083 Bdj Gelar Upacara Bendera setiap hari Senin dengan Khidmat
    Penetapan Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021
    Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Bersama Forkopimda Lepas Keberangkatan 446 Jamaah Calon Haji Asal Gresik

    Ikuti Kami