Bukhori Kritik Keputusan Kemenag Setop Izin Baru PAUD-Rumah Tahfiz saat Ramadan

    Bukhori Kritik Keputusan Kemenag Setop Izin Baru PAUD-Rumah Tahfiz saat Ramadan
    Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori.

    JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori mempertanyakan keputusan Kementerian Agama yang menghentikan sementara pengajuan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Al Quran (PAUDQ) dan Rumah Tahfiz Al Quran (RTQ). Dia mengaku heran lantaran keputusan moratorium tersebut dilakukan saat bertepatan saat Ramadan. 

    “Kenapa mesti moratorium? Banyak konstituen kami mempertanyakan alasan sesungguhnya dibalik keputusan itu. Apalagi moratorium tersebut dilakukan bertepatan dengan bulan Ramadhan sehingga dinilai tidak tepat, ” ungkap Bukhori dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Jumat (15/4/2022).

    SIBERIA.CO.ID
    market.biz.id SIBERIA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Bukhori mengatakan, keresahan konstituennya dapat dipahami mengingat bulan Ramadan adalah momentum mulia bagi umat Islam karena di bulan ini kitab suci Al Quran diturunkan. Dalam rangka memuliakan bulan tersebut, ujarnya, umat Islam berlomba-lomba mendekatkan diri dengan Al Quran, baik dengan cara membacanya, menghafalnya, mentadaburinya, mengkajinya, hingga ada sebagian masyarakat yang berminat belajar membacanya dari yang sebelumnya belum pernah bersentuhan dengan Alquran.

    Semua itu dilakukan karena daya tarik Al Quran dan keutamaan yang Allah janjikan terhadap hamba yang dekat dengan Al Quran, terlebih selama bulan Ramadan. “Dalam rangka menjaga syiar agama itu, tidak dimungkiri bahwa akan ada umat Islam, baik yang terdiri dari ormas, yayasan, kelompok pengajian ataupun individu yang memanfaatkan gairah umat selama Ramadhan ini dengan menginisiasi upaya pelembagaan minat masyarakat terhadap Alquran melalui pendirian PAUD Alquran maupun Rumah Tahfiz Alquran untuk mengakomodasi minat mereka supaya lebih sistematis dan berkelanjutan, ” tuturnya. 

    Honda Civic FD 2009 Ganteng Poll
    market.biz.id Honda Civic FD 2009 Ganteng Poll
    Rp 125.000.000
    Beli sekarang!

    Namun demikian, lanjut Bukhori, upaya mereka memperoleh legalitas berisiko terhalang dengan terbitnya kebijakan moratorium oleh Kementerian Agama yang tidak memberikan kepastian terkait tenggat waktu moratorium tersebut sehingga dikhawatirkan akan menghambat kegiatan umat Islam mensyiarkan Alquran. Oleh karena itu, Anggota Fraksi PKS DPR RI ini meminta Kementerian Agama bertindak transparan terkait kebijakan moratorium izin pendirian PAUDQ dan RTQ demi menghindari spekulasi liar di tengah masyarakat. 

    “Pemerintah mesti memahami suasana batin umat saat ini. Jika alasan yang dikemukakan sebatas untuk penataan lembaga dan penyempurnaan regulasi, kami pikir itu alasan yang normatif dan tidak cukup masuk akal untuk menjawab tanda tanya besar di tengah masyarakat. Padahal, mereka butuh penjelasan secara jujur dan terbuka. Mereka menagih kepastian sampai kapan moratorium tersebut akan diberlakukan sekaligus mempertanyakan alasan moratorium ini dilakukan bertepatan di bulan Ramadhan, ” ucapnya. 

    Selain itu, legislator dapil Jawa Tengah I tersebut juga meminta Kementerian Agama menyediakan win-win solution untuk memastikan antusiasme dan syiar Al Quran oleh umat Islam tetap memperoleh pengakuan dari Negara di tengah upaya penataan lembaga dan penyempurnaan regulasi. Sebab, solusi yang ditawarkan Kementerian Agama dengan mempersilakan PAUDQ dan RTQ yang telah memiliki Tanda Daftar dari Kementerian Agama bisa tetap beroperasi, menurutnya, bukanlah jalan keluar yang adil.“Jika dalih Kemenag memoratorium izin LPQ semata-mata demi penataan lembaga sekaligus penyempurnaan regulasi, maka semestinya bukan disetop secara total. Kebijakan ini semestinya bisa diperlakukan sama halnya dengan penyempurnaan regulasi setingkat UU. Apakah ketika ada suatu undang-undang yang sedang direvisi, hal itu membuat kekuatan hukum dari UU terkait berhenti berlaku selama proses revisi berlangsung?” kritiknya. 

    Sebenarnya, lanjut Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu, penataan lembaga dan penyempurnaan regulasi bisa saja dilakukan seiring dengan membuka akses pengajuan izin pendirian PAUDQ dan RTQ oleh masyarakat. Pun jika di tengah jalan ada pembaruan regulasi, maka lembaga yang belum memenuhi kelengkapan sesuai dengan regulasi terbaru dapat diminta agar segera menyempurnakannya. Jika tidak kunjung disempurnakan, maka Tanda Daftarnya berhak dicabut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

    HUMAS.TV
    market.biz.id HUMAS.TV
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “Jangan sampai muncul anggapan bahwa pemerintah tengah menghambat syiar Alquran di bulan Ramadan dengan menyetop pengajuan izin PAUDQ dan RTQ. Sebab itu saya menekankan agar komunikasi publik Kementerian Agama terhadap masyarakat harus disampaikan secara transparan, tidak parsial, serta akuntabel dengan bahasa yang mudah dipahami, sekalipun oleh masyarakat awam, ” pungkas Bukhori.

    Bukhori DPR RI KOMISI VIII PKS
    Publikjatim.com

    Publikjatim.com

    Artikel Sebelumnya

    PeduliLindungi Diduga Langgar HAM, Rahmad...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 131

    Postingan Tahun ini: 461

    Registered: Oct 4, 2021

    Basory W

    Basory W verified

    Postingan Bulan ini: 107

    Postingan Tahun ini: 662

    Registered: Oct 11, 2021

    YUDIK

    YUDIK verified

    Postingan Bulan ini: 94

    Postingan Tahun ini: 599

    Registered: Sep 23, 2021

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 85

    Postingan Tahun ini: 87

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Babinsa Koramil 03 Gubeng Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan. 
    Darus Sholihin FC Juara Grub Wilayah Surabaya Dalam Turnamen Liga Santri Piala Kasad TA 2022
    Kunjungi Koramil Sapeken, Dandim 0827/Sumenep Beri Arahan Dan Pamitan
    Tiba Di Sapeken, Dandim 0827/Sumenep Bersama Forkopimda Di Sambut Meriah

    Rekomendasi

    Penetapan Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021
    Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Bersama Forkopimda Lepas Keberangkatan 446 Jamaah Calon Haji Asal Gresik
    Bersama Organisasi Mahasiswa dan Banom NU, Lakpesdam MWCNU Paiton Bedah Buku Badai Politik Uang
    Dorong Desa Optimalkan SDGs, Bupati Gresik Buka Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Kota Batu
    Wabup Fattah Jasin Support  Langsung Atlet Asal Pamekasan di Porprov VII Jatim

    Ikuti Kami