Delegasi Dosen Non PNS dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf Pertanyakan Status Kepegawaian

    Delegasi Dosen Non PNS dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf  Pertanyakan Status Kepegawaian
    Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf

    JAKARTA - Para dosen tetap non PNS yang bekerja di sejumlah perguruan tinggi negeri mengadukan status kepegawaiannya kepada Komisi X DPR RI. Nomenklatur dosen tetap non PNS tidak ada dalam UU No.5/2004 tentang ASN. Hal ini jadi problem serius, sebab tidak hanya status kepegawaiannya, tapi juga karir para dosen tersebut dipertanyakan.

    Persoalan itu terungkap dalam dialog para dosen tetap non PNS dengan Komisi X DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf, Rabu (30/3/2022). Para dosen tersebut mendesak Komisi X DPR bisa membantu memperjelas status kepegawaiannya untuk peningkatan karir profeional para dosen tersebut.

    Dede saat membuka rapat menyampaikan, para dosen tetap non PNS  ini adalah pegawai yang ditempatkan di perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud Ristek dan Kemenag. Para dosen ini awalnya diangkat berdasarkan Permendikbud No.84/2013 tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS di PTN dan Dosen Tetap di PTS. Namun, ada masalah ketika rekrutmen PNS dan PPPK dibuka, para dosen tetap ini tidak termasuk di dalamnya.

    "Dosen masuk dalam UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen. Profesinya penting sekali, apalagi di era kampus merdeka ini, " ujar Dede yang juga politisi fraksi Partai Demokrat tersebut. Sementara itu, M. Nur Effendi yang memimpin delegasi dosen tetap non PNS ini menjelaskan, para dosen ini tergabung dalam Ikatan Dosen Tetap Non PNS yang berdiri pada 9 Agustus 2016. Keanggotaannya meliputi PTN dan perguruan tinggi keagamaan negeri (PTKN).

    Jumlah dosen tetap non PNS ini berjumlah lebih dari 9500 dosen. Ditegaskannya, para dosen ini bukan pegawai honorer atau pegawai tidak tetap. Di sinilah persoalan nomenklatur mengemuka, karena tidak ada dalam UU ASN. Bila di Kemendikbud menggunakan istilah dosen tetap non ASN, maka di Kemenag menggunakan istilah dosen tetap bukan ASN. Ini juga jadi persoalan lain lagi dalam nomenklatur. (mh/aha)

    DEDE YUSUF DPR RI KOMISI X DEMOKRAT
    Publikjatim.com

    Publikjatim.com

    Artikel Sebelumnya

    Puan Maharani: Pastikan Pasokan Biosolar...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 119

    Postingan Tahun ini: 449

    Registered: Oct 4, 2021

    Basory W

    Basory W verified

    Postingan Bulan ini: 104

    Postingan Tahun ini: 659

    Registered: Oct 11, 2021

    YUDIK

    YUDIK verified

    Postingan Bulan ini: 89

    Postingan Tahun ini: 595

    Registered: Sep 23, 2021

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 80

    Postingan Tahun ini: 82

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Babinsa Koramil 03 Gubeng Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan. 
    Darus Sholihin FC Juara Grub Wilayah Surabaya Dalam Turnamen Liga Santri Piala Kasad TA 2022
    Kunjungi Koramil Sapeken, Dandim 0827/Sumenep Beri Arahan Dan Pamitan
    Sambut Hari Bhayangkara ke-76, Polri Ajak Masyakarat Berkarya Lewat Sederet Lomba

    Rekomendasi

    Tindak Lanjut Video Diduga Pelecehan Seksual, Polres Gresik Mengamankan 1 orang Pelaku
    Pengembangan Zona Kreatif, Inovatif dan Produktif Desa Wisata BUM Desa Jatim, Gubernur Khofifah : BUM Desa Sebagai Ujung Tombak Penguatan Pemberdayaan Serta Ketahanan Desa
    Relawan EBY Ponorogo Sambagi Wilayah Terparah PMK
    Kodim 0829 Bangkalan Hadiri Vaksinasi Ternak Perdana
    Polsek Pujon dan Instansi Terkait Laksanakan Giat Sosialisasi, Penyuluhan Serta Pembagian Micro Enzim

    Ikuti Kami