Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah Tanggulangi Penyebaran Covid-19

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah Tanggulangi Penyebaran Covid-19
    Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto

    JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, prihatin melihat cara kerja Pemerintah menanggulangi penyebaran Covid-19. Ia menilai Pemerintah tidak sistematis dan komprehensif menentukan urutan kerja penanggulangan Covid-19. Meskipun banyak tim dan satgas yang dibentuk, tapi koordinasi sangat lemah. Alhasil upaya penanggulangan Covid-19 menjadi berlarut-larut.

    “Penanggulangan Covid ini harus benar-benar berorientasi kepada manusia, karena ini adalah masalah kesehatan, bahkan darurat kesehatan. Jadi yang menjadi fokus dan prioritas adalah bidang kesehatan. Bukan ekonomi atau yang lainnya, ” ujar Mulyanto melalui pesan singkatnya kepada Parlementaria, Senin (26/10/2020).

    Neapolitan Pizza
    market.biz.id Neapolitan Pizza
    8% Rp 1.450
    Beli sekarang!

    Diungkapkannya, kebijakan, strategi dan program penanggulangan Covid-19 mesti berbasis riset (evidence based approach). Tidak boleh sembarang atau sekadar perkiraan. Tindakan yang dilakukan harus tepat, akurat dan tidak tergesa-gesa. Sehingga mendapat penerimaan publik, karena memberi ketentraman di masyarakat.

    “Pemerintah tidak boleh terburu-buru apalagi ugal-ugalan. Harus bertahap sesuai abjadiah. Kalau pembentukan RUU Cipta Kerja ngebut, masa urusan pengadaan vaksin dan nyawa manusia juga mau dilaksanakan dengan tabrak sana sini. Harus clear dahulu hasil dari uji klinis tahap ketiga tersebut, ” ungkap Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini.  

    Setelah uji klinis tahap ketiga selesai, baru kemudian BPOM harus sudah menerbitkan izin edar. Sehingga tervalidasi, bahwa vaksin yang telah selesai tuntas uji klinis tersebut memang benar-benar efektif sebagai vaksin Covid-19 dan aman bagi kesehatan.  Serta tidak ada efek samping yang berarti. Tidak hanya itu, legislator dapil Banten I ini juga meminta Pemerintah memperhatikan aspek kehalalan dari vaksin tersebut, agar masyarakat merasa aman dari segi keyakinan relijius mereka.

     “Kalau efikasinya belum jelas, keamanannya belum meyakinkan, juga kehalalannya belum diketahui, namun vaksin tersebut langsung diedarkan, maka ini akan bikin gaduh lagi di dalam masyarakat. Sebaiknya Pemerintah setop ugal-ugalan dan jangan bikin gaduh. Masyarakat bukan kelinci percobaan, ” pungkas Anggota Badan Legislasi DPR RI ini. (***)

    Mulyanto DPR RI PKS
    Publikjatim.com

    Publikjatim.com

    Artikel Sebelumnya

    Gelar Bakti Kesehatan di Titik 0 IKN, Kapolri...

    Artikel Berikutnya

    Junimart Girsang Pertanyakan Pembatalan...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 68

    Postingan Tahun ini: 338

    Registered: Jul 11, 2020

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 52

    Postingan Tahun ini: 698

    Registered: Oct 4, 2021

    Basory W

    Basory W verified

    Postingan Bulan ini: 33

    Postingan Tahun ini: 831

    Registered: Oct 11, 2021

    YUDIK

    YUDIK verified

    Postingan Bulan ini: 32

    Postingan Tahun ini: 745

    Registered: Sep 23, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Kejati Jatim Terapkan Restoratif Justice Perkara Narkotika Pertama di Jawa Timur 
    Kwarcab Sumenep Gelar Lomba Tingkat III Penggalang
    2 Mahasiswa UNAIR Raih Juara 2 Duta Wisata Kabupaten Rembang 2022
    Polres Malang Berhasil Amankam 6 Pelaku Pencurian Cengkih

    Rekomendasi

    Memaknai HUT ke-77 RI dan 1 Muharram 1444 H, PKS Trenggalek Santuni 20 Anak Yatim atau Kurang Mampu
    Rektor Kukuhkan 4 Guru Besar Baru
    Disdik Bersama Tim Inovasi Gelar Bimtek Literasi dan Numerasi bagi Guru PAUD
    Semarak HUT Kemerdekaan RI, Pemkab Sumenep Gelar Berbagai Lomba
    Peringati HUT RI Ke-77, Kapolsek Manyar dan Forkopimcam bagikan Ratusan Bendera Merah Putih Kepada Pengguna Jalan

    Ikuti Kami