Persoalan Batas Wilayah Pulau Kakabia Harus Segera Diselesaikan

    Persoalan Batas Wilayah Pulau Kakabia Harus Segera Diselesaikan
    Anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus.

    Jakarta - Komisi II DPR RI menyatakan penyelesaian klaim batas wilayah administrasi antara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Sulawesi Selatan yang menyangkut Pulau Kakabia/Kawi-Kawia harus segera diselesaikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Konflik klaim batas wilayah itu terjadi karena kedua provinsi merasa berhak atas Pulau Kakabia yang melibatkan Kabupaten Selayar di Sulsel dan Kabupaten Buton Selatan di Sultra.

    Demikian terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat Umum/Audiensi Komisi II DPR RI dengan Gubernur Sulawesi Tenggara terkait konsultasi keberadaan dan status hukum Pulau Kawikawia yang berada di wilayah Sultra dan Sulsel, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022)

    Anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus menyatakan bahwa perselisihan ini harus segera diakhiri. Karena menurutnya Pulau Kakabia atau Kawi-Kawia itu mempunyai peranan yang cukup strategis bagi wilayah Sulawesi. “Bagaimana bisa dimajukan dan diberikan infrastruktur kalau statusnya tidak jelas sampai sekarang. Kalau memang ada UU Nomor 16 Tahun 2014 maka pasti akan lebih kuat secara hirarkinya, " ucap Ihsan.

    Untuk itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengusulkan kepada Gubernur Sultra agar membuat surat resmi kepada Menteri Dalam Negeri terkait status hukum Pulau Kakabia/Kawi-Kawia, dan meminta tembusan surat tersebut dikirimkan kepada Komisi II DPR. Beberapa usulan senada juga disampaikan para Anggota Komisi II DPR, agar dibentuk Panja (Panitia Kerja) untuk menyelesaikan permasalahan ini.Seperti diketahui, Kepulauan Selayar mengklaim Pulau Kakabia, yang disebut Pulau Kawi-Kawia oleh Buton Selatan, berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 1959 sebagai payung hukum pembentukan daerah tingkat dua.

    HARIINI.CO.ID
    market.biz.id HARIINI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Bahkan penguasaan itu dipertegas melalui Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia. Namun setelah berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, Pulau Kawi-Kawia berubah statusnya menjadi bagian wilayah administrasi Buton Selatan

    Ihsan Yunus DPR RI KOMISI II
    Publikjatim.com

    Publikjatim.com

    Artikel Sebelumnya

    Terima Dubes Ukraina, Meutya Hafid Upayakan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Basory W

    Basory W verified

    Postingan Bulan ini: 12

    Postingan Tahun ini: 696

    Registered: Oct 11, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 9

    Postingan Tahun ini: 491

    Registered: Oct 4, 2021

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 9

    Postingan Tahun ini: 124

    Registered: Jul 6, 2021

    YUDIK

    YUDIK verified

    Postingan Bulan ini: 8

    Postingan Tahun ini: 620

    Registered: Sep 23, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Ustazd Zainal Arifin Ajak Peduli Sesama yang Tertimpa Musibah
    Danlanud Abdulrachman Saleh Hadiri Penyerahan Sertifikat Aset TNI AU dari Menteri ATR/BPN
    Anggota Kogartap III/SBY Terima Piagam Purna Tugas
    Ekonom UNAIR Paparkan Dampak Inflasi AS pada Perekonomian Makro-Mikro Indonesia

    Rekomendasi

    Atlit Paralayang Banyuwangi Sumbangkan Medali Untuk Banyuwangi
    Sempat Tersisih, Mahasiswa FEB UNAIR Sabet Juara 3 Trading Competition Kontan
    Pangdivif 2 Kostrad Hadiri Upacara Pemakaman Almarhum Pratu Anumerta Berly Kholif Al Rohman
    Pesan Kapolri ke Taruna-Taruni Akpol: Turun, Dengar dan Serap Aspirasi Masyarakat
    Babinsa Koramil 0826-01 Pamekasan Pantau Perkembangan Harga Sembako Di Pasar Parteker

    Ikuti Kami