Pratama Persadha: Hari Kelahiran Pancasila 22, UU PDP dan UU KKS Belum Juga Terlahir

    Pratama Persadha: Hari Kelahiran Pancasila 22, UU PDP dan UU KKS Belum Juga Terlahir
    Dr. Pratama Persadha, Chairman CISSReC

    JAKARTA - Presiden Joko Widodo dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa potensi ekonomi digital Indonesia akan menyentuh angka 135 miliar US dollar. Hal ini tentu menggembirakan dan bisa membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan pesat.

    Dalam keterangannya Rabu (1/6), pakar keamanan siber Pratama Persadha menyampaikan bahwa angka ekonomi digital Indonesia bisa tercapai bahkan jauh lebih tinggi bukan tanpa prasyarat. Syarat utamanya selain infrastruktur internet adalah soal keamanan siber di tanah air itu sendiri.

    Chicago Pizza
    market.biz.id Chicago Pizza
    1% Rp 9.500
    Beli sekarang!

    “Setidaknya ada tiga UU utama yang mengatur ruang siber di Indonesia, yaitu UU ITE, UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) dan UU KKS (Keamanan dan Kerahanan Siber). Dari ketiganya praktis UU ITE yang sudah ada dari 2008 dan mengalami revisi 2016. Seharusnya DPR dan pemerintah juga harus mengejar UU PDP dan UU KKS, ” jelas chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC (Communication and Information System Security Research Center) ini.

    Bukan tanpa alasan, menurut Pratama pertumbuhan ekonomi digital ini akan bertumbuh eksponensial jika ruang siber tanah air benar-benar aman, kejahatan siber bisa diatasi, dan penyalahgunaan data pribadi mendapatkan hukuman setimpal dan layak.

    “Dengan situasi ruang siber yang aman dan kondusif, maka ini adalah jaminan terbaik untuk masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi digital, yang ujungnya akan terus menambah pemodal di dalam dan luar negeri untuk terus meningkatkan kegiatan ekonominya di tanah air. Tak hanya itu, negara juga tak akan kecolongan dengan eksploitasi data dari berbagai raksasa teknologi, ” tegasnya.

    Pratama menggarisbawahi bahwa itu semua bisa diwujudkan salah satunya bila instrumen UU sudah lengkap dan kuat. Menurutnya UU PDP dan UU KKS harus mendapatkan prioritas negara.

    NEWSRELEASE.CO.ID
    market.biz.id NEWSRELEASE.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “UU PDP ini sangat ditunggu sehingga aturan main penggunaan data di tanah air lebih jelas, sangat erat kaitannya dengan pengelolaan-penggunaan data oleh industri serta lembaga negara, demi perlindungan dan keamanan masyarakat. Penting juga agar standar keamanan
    data kita setara dengan negara lain yang lebih maju sehingga ada kesepakatan, misalnya tukar data yang bisa berujung banyak hal mulai dari sektor ekonomi sampai pertahanan keamanan, ” jelas Pratama.

    Ditambahkan olehnya, meski harus cepat dan segera dituntaskan UU PDP dan UU KKS tidak boleh masuk angin. Maksudnya adalah isi UU harus benar-benar kuat.

    RILISNASIONAL
    market.biz.id RILISNASIONAL
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    “UU PDP jangan masuk angin, jangan sampai tumpul karena itu Komisi PDP harus berdiri independen. UU KKS juga jangan masuk angin, jangan menabrak kewenangan lembaga negara lain, bisa kontraproduktif nantinya”,
    terangnya.

    Pratama menambahkan, UU ITE juga perlu direvisi. Surat edaran Kapolri terkait teknis pelaksanaan beberapa pasal UU ITE ini seharusnya menjadi alasan kuat agar UU ITE direvisi lebih komprehensif. Pasal 27 misalnya sering dijadikan alat saling lapor perkara sepele seperti saling ejek, bahkan digunakan untuk saling lapor karena perbedaan politik. Situasi ini jelas memperlebar segregasi di masyarakat akibat perbedaan pilihan politik.

    “Di Hari Kelahiran Pancasila ini besar harapan agar UU PDP dan UU KKS segera bisa lahir di tanah air. Bisa membidangi berbagai kebijakan pertahanan keamanan siber di tanah air, serta mengawal ekonomi digital Indonesia. Kalau wilayah siber kita tidak aman, lalu siapa yang mau berinvestasi, semua takut terjadi fraud karena tidak aman, ” tegasnya. (***)

    Narasumber

    ***Dr. Pratama Persadha
    Chairman CISSReC

    Pratama Persadha
    Publikjatim.com

    Publikjatim.com

    Artikel Sebelumnya

    Zainal Bintang: Pancasila

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 131

    Postingan Tahun ini: 461

    Registered: Oct 4, 2021

    Basory W

    Basory W verified

    Postingan Bulan ini: 107

    Postingan Tahun ini: 662

    Registered: Oct 11, 2021

    YUDIK

    YUDIK verified

    Postingan Bulan ini: 94

    Postingan Tahun ini: 599

    Registered: Sep 23, 2021

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 85

    Postingan Tahun ini: 87

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Darus Sholihin FC Juara Grub Wilayah Surabaya Dalam Turnamen Liga Santri Piala Kasad TA 2022
    Babinsa Koramil 03 Gubeng Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan. 
    Tiba Di Sapeken, Dandim 0827/Sumenep Bersama Forkopimda Di Sambut Meriah
    Kunjungi Koramil Sapeken, Dandim 0827/Sumenep Beri Arahan Dan Pamitan

    Rekomendasi

    Polres Jember Berhasil Amankan 61 Motor Tidak Standar yang Meresahkan Warga
    Penetapan Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021
    Bersama Organisasi Mahasiswa dan Banom NU, Lakpesdam MWCNU Paiton Bedah Buku Badai Politik Uang
    Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Bersama Forkopimda Lepas Keberangkatan 446 Jamaah Calon Haji Asal Gresik
    Dorong Desa Optimalkan SDGs, Bupati Gresik Buka Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Kota Batu

    Ikuti Kami