Rafli: Kebijakan Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO Perlu Dievaluasi

    Rafli: Kebijakan Larang Ekspor Minyak Goreng dan CPO Perlu Dievaluasi
    Anggota Komisi VI DPR RI Rafli

    JAKARTA - Menanggapi keputusan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak goreng dan bahan bakunya (CPO) per Kamis, 28 April 2022 mendatang, Anggota Komisi VI DPR RI Rafli menilai kebijakan tersebut diputuskan berdasarkan pertimbangan emosional jangka pendek. Berkaca dari pengalaman sebelumnya, pemerintah pernah memutuskan melarang ekspor batu bara. Akan tetapi, tujuan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan harapan sehingga menimbulkan kerugian bagi negara.

    Ia menjelaskan jika kegiatan ekspor minyak goreng dilarang, maka industri dalam negeri tidak akan mampu menyerap seluruh hasil produksi minyak goreng. “Jangan sampai larangan kebutuhan ekspor minyak goreng mengakibatkan kerugian. Pemerintah perlu mengakomodir siklus perdagangan CPO, bukan serta merta stop ekspor, itu bukan solusi menyeluruh” tutur Rafli dalam keterangan persnya, Senin (25/4/2022).

    Nasi Goreng Gila
    market.biz.id Nasi Goreng Gila
    20% Rp 2.500
    Beli sekarang!

    Berdasarkan informasi yang ia terima, data produksi minyak goreng tahun 2021 mencapai 20, 22 juta ton. Di antaranya, sebanyak 5.07 ton (25, 05 persen) digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan 15, 55 juta ton (74, 93 persen) diekspor. Sehingga dari presentasi tersebut, surplus produksi menjadi sangat besar.

    Kebijakan ekspor, urai politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, hanya perlu diseimbangkan dengan mekanisme subsidi minyak goreng dalam negeri dengan pola Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) yang sudah diatur. Kebijakan ini pernah dipraktikan oleh Malaysia, negara penghasil CPO terbesar kedua di dunia dengan harga minyak goreng Rp8.500/kg.

    JURNALIS.TV
    market.biz.id JURNALIS.TV
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Namun, jika dibandingkan dengan Indonesia, negara penghasil minyak goreng pertama di dunia, harga yang dipatok relatif lebih mahal. Oleh karena itu, Rafli menyarankan agar setiap stakeholder yang berkaitan dan terdampak dengan kebijakan soal minyak goreng itu duduk bersama untuk evaluasi.

    “Bila perlu studi banding. Ingat, komoditi ekspor berkontribusi besar bagi devisa. Untuk menjaga stabilitas harga, setiap daerah penghasil kelapa sawit harus ada pabrik pengolahan minyak goreng. Di sisi lain, ada tiga perusahaan besar BUMN TBK penghasil minyak goreng, semestinya pemerintah mampu bikin harga lebih murah, " tandas legislator dapil Aceh I tersebut. (ts/sf)

    Rafli DPR RI KOMISI VI PKS
    Publikjatim.com

    Publikjatim.com

    Artikel Sebelumnya

    Tony Rosyid: Ajak Nonton Formula E, Sinyal...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 131

    Postingan Tahun ini: 461

    Registered: Oct 4, 2021

    Basory W

    Basory W verified

    Postingan Bulan ini: 107

    Postingan Tahun ini: 662

    Registered: Oct 11, 2021

    YUDIK

    YUDIK verified

    Postingan Bulan ini: 94

    Postingan Tahun ini: 599

    Registered: Sep 23, 2021

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 85

    Postingan Tahun ini: 87

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Babinsa Koramil 03 Gubeng Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan. 
    Darus Sholihin FC Juara Grub Wilayah Surabaya Dalam Turnamen Liga Santri Piala Kasad TA 2022
    Kunjungi Koramil Sapeken, Dandim 0827/Sumenep Beri Arahan Dan Pamitan
    Tiba Di Sapeken, Dandim 0827/Sumenep Bersama Forkopimda Di Sambut Meriah

    Rekomendasi

    Penetapan Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021
    Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Bersama Forkopimda Lepas Keberangkatan 446 Jamaah Calon Haji Asal Gresik
    Bersama Organisasi Mahasiswa dan Banom NU, Lakpesdam MWCNU Paiton Bedah Buku Badai Politik Uang
    Dorong Desa Optimalkan SDGs, Bupati Gresik Buka Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Kota Batu
    Wabup Fattah Jasin Support  Langsung Atlet Asal Pamekasan di Porprov VII Jatim

    Ikuti Kami