Pemerintah Indonesia akan membentuk satuan pengamanan komoditas utama pertambangan dan batubara Republik Indonesia dengan melibatkan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia.
Pembentukan satuan pengamanan ini akan berada di tingkat pusat dan daerah, dengan beberapa tugas utama diantaranya pengawasan, pengamanan serta penegakkan hukum terhadap oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kekayaan negara untuk kepentingan perorangan.
Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia menjelaskan bahwa peran TNI-Polri dan Bakamla sangatlah penting, dengan membentuk satuan pengamanan tentunya akan mempermudah memberikan tindakan kepada oknum yang selama ini telah diketahui mengambil keuntungan dari sesuatu yang bukan miliknya.
Sebagai langkah pertama, Jenderal TNI Andika Perkasa membentuk pengamanan laut dari personel Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XIII terkait tindak lanjut penanganan kasus penyelundupan komoditas batubara sebanyak 32 ton.