Selamatkan Hutan di Jawa, Rimbawan Perhutani Gelar Aksi Damai

    Selamatkan Hutan di Jawa, Rimbawan Perhutani Gelar Aksi Damai

    Jakarta - Sekretariat Gabungan Dewan Pimpinan Wilayah Sekar Perhutani menggelar aksi damai penyelamatan hutan Jawa di area Patung Kuda Monas Jakarta. Rabu (18/05/2022).

    Peserta yang hadir adalah RIMBAWAN PERHUTANI yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Mereka telah dan akan terus mendedikasikan hidup untuk kelestarian hutan Jawa dan kesejahteraan rakyat.

    Dalam aksi ini mereka meminta pemerintah untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang Berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Banten.

    WARTADESA.CO.ID
    market.biz.id WARTADESA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Menurut mereka dengan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut seluas kurang lebih 1, 1 juta hektar hutan Jawa menjadi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus yang berpotensi memicu kerusakan hutan Jawa dan Madura.

    Seperti kita ketahui Pulau Jawa seluas 11 juta hektar adalah tempat hidup 56 % penduduk Indonesia. Kawasan hutan yang berfungsi menyokong hidup hanya seluas tiga juta hektar, dimana 2, 4 juta hektar dikelola Perum Perhutani (sebagai BUMN yang fokus pada pelayanan publik). Selama ini Perum Perhutani sesuai amanah Undang-Undang mengelola hutan wajib melibatkan masyarakat sekitar hutan. Keterlibatan masyarakat sekitar hutan adalah sebagai mitra sejajar dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

    HARIINI.CO.ID
    market.biz.id HARIINI.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Penerapan KHDPK berpotensi menimbulkan kerusakan hutan yang merupakan asset negara. Pengalihan pengelolaan asset pada lokasi KHDPK berpotensi timbulnya penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara,

    Saat ini seluruh Kawasan hutan produksi dan lindung di Jawa telah dilakukan kemitraan dengan masyarakat desa hutan. Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dimana akan ditunjuk pengelola baru berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan memicu kehancuran hutan Jawa.

    XPRESS.CO.ID
    market.biz.id XPRESS.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Berkurangnya 1, 1 juta hektar areal kerja Perum Perhutani akan berdampak kepada 17.000 karyawan beserta keluarga dan jutaan mitra kerja Perum Perhutani yaitu:

    1. Kami harus berjibaku mengamankan hutan dengan tingkat konflik yang tinggi,

    JURNALIS.TV
    market.biz.id JURNALIS.TV
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    2. Kelangsungan bekerja kami terancam karena pemerintah dapat memperluas pengelolaan khusus sehingga tidak ada kepastian areal kerja.

    3. Jutaan mitra kerja Perum Perhutani yaitu masyarakat sekitar hutan yang tergantung langsung akan terancam kesejahteraannya.

    Kekhawatiran lainnya adalah hilangnya hutan Jawa. Di dalam hutan ada hak-hak publik yaitu perlindungan terhadap bencana, tersedianya air dengan kualitas dan kuantitas yang memadahi, perlindungan keanekaragaman hayati, tempat kegiatan budaya dan spiritual, sebagai sarana pertahanan dan keamanan Negara, dan fungsi-fungsi lainnya.

    Akses publik terhadap hutan yang semula terbuka karena dikelola oleh Perum Perhutani akan menjadi terbatas setelah kebijakan KHDPK. Pengelolaan hutan harus dilakukan secara profesional, berkeadilan, melibatkan berbagai pihak yang kompeten. Dengan pengelolaan khusus berpotensi mengabaikan hal-hal tersebut karena hutan dikelola seolah-olah asset pribadi kelompok atau orang per orang.

    Memperhatikan hal-hal di atas, Kami meminta kepada pemerintah:

    WARTA.CO.ID
    market.biz.id WARTA.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    1. Membatalkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan SK 287/MENLHK/SETJEN/PLA 2/4/2022 Nomor

    2. Membangun tata kelola pengelolaan hutan Jawa dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten bukannya memprioritaskan kepada kelompok tertentu

    3. Memperkuat Perum Perhutani sebagai pengelola hutan Jawa

    Kami mempertimbangkan untuk aksi lanjutan yang lebih besar dengan melibatkan pihak pihak yang peduli kelangsungan hutan jawa sebagai penyokong kehidupan. @red

    Jakarta Perhutani
    Publikjatim.com

    Publikjatim.com

    Artikel Sebelumnya

    Netty Prasetiyani Desak Pemerintah Jelaskan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 131

    Postingan Tahun ini: 461

    Registered: Oct 4, 2021

    Basory W

    Basory W verified

    Postingan Bulan ini: 107

    Postingan Tahun ini: 662

    Registered: Oct 11, 2021

    YUDIK

    YUDIK verified

    Postingan Bulan ini: 94

    Postingan Tahun ini: 599

    Registered: Sep 23, 2021

    Siswandi

    Siswandi verified

    Postingan Bulan ini: 86

    Postingan Tahun ini: 88

    Registered: Jul 11, 2020

    Profle

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Darus Sholihin FC Juara Grub Wilayah Surabaya Dalam Turnamen Liga Santri Piala Kasad TA 2022
    Babinsa Koramil 03 Gubeng Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan. 
    Tiba Di Sapeken, Dandim 0827/Sumenep Bersama Forkopimda Di Sambut Meriah
    Silaturahmi Dandim 0827/Sumenep Bersama Forkopimda, Disambut Antusias Masyarakat Desa Paliat

    Rekomendasi

    Polres Jember Berhasil Amankan 61 Motor Tidak Standar yang Meresahkan Warga
    Tutup Latihan Kerja 49 Siswa SPN Polda Jatim, Ini Pesan Kapolres Tuban
    Korem 083 Bdj Gelar Upacara Bendera setiap hari Senin dengan Khidmat
    Penetapan Persetujuan Bersama Atas Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2021
    Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Bersama Forkopimda Lepas Keberangkatan 446 Jamaah Calon Haji Asal Gresik

    Ikuti Kami