Slamet: Pembatasan Subsidi Pupuk Agar Cakupan Penerima Subsidi Lebih Luas

    Slamet: Pembatasan Subsidi Pupuk Agar Cakupan Penerima Subsidi Lebih Luas
    Anggota Komisi IV DPR RI Slamet.

     JAKARTA - Pemerintah memutuskan melakukan kebijakan pembatasan subsidi pupuk kepada petani. Pupuk yang akan diberikan potongan subsidi merupakan jenis urea dan NPK, hal ini dilakukan lantaran  terjadinya kenaikan terhadap harga gas alam yang menjadi bahan utama pembuatan pupuk. Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan adanya kebijakan ini lantaran pemerintah tidak ada lagi anggaran yang memadai, sehingga perlu adanya pembatasan agar cakupan penerima subsidi lebih luas. 

    “Subsidi pupuk, kenapa kita arahkan untuk pembatasan? Karena memang itu duit-nya tidak ada. Artinya kita setuju disubsidi semua, masalahnya pemerintah tidak punya uang, hanya 30 persen atau 35 persen (dari total subsidi) yang ada. Sehingga (besaran subsidi) itu perlu diperkecil dalam harapan cakupan yang menerima subsidi lebih luas, ” ujar Slamet pada Parlementaria di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).

    Kepiting Goreng Spesial
    market.biz.id Kepiting Goreng Spesial
    13% Rp 8.509
    Beli sekarang!

    sKebijakan pembatasan pupuk subsidi sudah dibahas dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pupuk. Hasil kajian dari Panja Pupuk ini dari sisi komoditas yang sebelumnya ada 72 komoditas yang disubsidi menjadi 11 komoditas. “Yang penting saran dari Panja adalah komoditas yang langsung terkait dengan pangan, ” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

    Terkait dengan penerima subsidi, Komisi IV DPR RI menyarankan untuk tidak menggunakan data dari e-RDKK lantaran data dari e-RDKK selama ini seringkali menjadi masalah. “Satu contoh misal provinsi A, berapa sih luas tanahnya? itu yang kita subsidi. Kemudian di-breakdown ke kabupaten-kabupaten berdasarkan luas tanam. Jadi sekali lagi sumber masalah adalah e-RDKK. Jangan pakai RDKK tapi ubah dengan data luas tanam daerah untuk agar tepat sasaran, ” tegas Slamet. 

    Di sisi lain, legislator dapil Jawa Barat IV ini mengatakan saat ini permasalahan mengenai pupuk adalah terkait adanya kebijakan kenaikan PPN menjadi 11 persen. Slamet meminta pemerintah untuk membuat kebijakan khusus bagi petani mengenai pupuk terkait hal tersebut. “Justru hari ini HET mau dinaikkan karena alasan PPN naik. Saya imbau pada pemerintah, khusus para petani menyangkut pupuk petani jangan dibebani dengan PPN lagi. Perlu kebijaksanaan khusus terkait dengan PPN untuk pupuk yang menyangkut dengan produktivitas petani. Itu yang lebih penting, bukan pembatasannya tapi PPN-nya itu, ” imbau Slamet. (gal/sf)

    Slamet DPR RI KOMISI IV PKS
    Publikjatim.com

    Publikjatim.com

    Artikel Sebelumnya

    Pangeran Khairul Saleh Dorong Pengawasan...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Basory W

    Basory W verified

    Postingan Bulan ini: 12

    Postingan Tahun ini: 696

    Registered: Oct 11, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 9

    Postingan Tahun ini: 491

    Registered: Oct 4, 2021

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 9

    Postingan Tahun ini: 124

    Registered: Jul 6, 2021

    YUDIK

    YUDIK verified

    Postingan Bulan ini: 8

    Postingan Tahun ini: 620

    Registered: Sep 23, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Ustazd Zainal Arifin Ajak Peduli Sesama yang Tertimpa Musibah
    Danlanud Abdulrachman Saleh Hadiri Penyerahan Sertifikat Aset TNI AU dari Menteri ATR/BPN
    Anggota Kogartap III/SBY Terima Piagam Purna Tugas
    Ekonom UNAIR Paparkan Dampak Inflasi AS pada Perekonomian Makro-Mikro Indonesia

    Rekomendasi

    Atlit Paralayang Banyuwangi Sumbangkan Medali Untuk Banyuwangi
    Sempat Tersisih, Mahasiswa FEB UNAIR Sabet Juara 3 Trading Competition Kontan
    Pangdivif 2 Kostrad Hadiri Upacara Pemakaman Almarhum Pratu Anumerta Berly Kholif Al Rohman
    Pesan Kapolri ke Taruna-Taruni Akpol: Turun, Dengar dan Serap Aspirasi Masyarakat
    Babinsa Koramil 0826-01 Pamekasan Pantau Perkembangan Harga Sembako Di Pasar Parteker

    Ikuti Kami