Slamet Pertanyakan Kinerja Perhutani Soal Kelola Hutan Jawa

    Slamet Pertanyakan Kinerja Perhutani Soal Kelola Hutan Jawa
    Anggota Komisi IV DPR RI Slamet

    JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mempertanyakan kinerja Perusahaan Umum (Perum) Perhutani dalam mengelola hutan di pulau Jawa yang menjadi ranahnya. Ia menyayangkan hutan-hutan yang dikelola oleh Perhutani menjadi hutan yang tidak produktif, bahkan terlantar dengan minim penanganan.

    “Ketelantaran itulah kemudian ada alasan. Tentunya, kami ingin mendapatkan gambaran itu. Secara lapangan, minimal saya melihat di dapil saya memang yang kena KHDPK itu, faktanya memang terlantar, tidak menjadi hutan produktif. Maka kami ingin mendapatkan masukan sebenarnya kinerja Perhutani di lapangan itu seperti apa?, ” tanya Slamet dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Forum Penyelamat Hutan Jawa di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5/2022).

    WARTAMADRASAH.COM
    market.biz.id WARTAMADRASAH.COM
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Masalah ini, baginya, harus menjadi perhatian khusus. Pasalnya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) terkait Kebijakan Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) No. 287/MENLHK/PLA.2/4/2022, Perhutani memperoleh kepercayaan untuk mengoptimalkan sektor bisnis dan sumber daya demi keberlanjutan bisnis dan pelestarian hutan.

    Akan tetapi, berdasarkan informasi yang ia terima, pelaksanaan KHDK tidak berjalan sesuai rencana, ada aduan cenderung merugi. Percaya bahwa hutan lestari adalah warisan nenek moyang yang harus dilindungi oleh generasi kini hingga bergulir ke generasi selanjutnya, politisi fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu (PKS) itu meminta agar Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk menyampaikan data dan fakta perbandingan sebelum dan sesudah Perhutani mengelola Hutan Jawa.

    ADV.CO.ID
    market.biz.id ADV.CO.ID
    20% Rp 125.000
    Beli sekarang!

    Sehingga, Komisi IV DPR RI bersama masyarakat sekitar kawasan hutan tersebut bisa mempertimbangkan kembali, atau bahkan memberikan penguatan untuk mencabut SK tersebut.

    “Saya yakinkan bahwa secara semangat, kami Komisi IV DPR RI posisinya sama, kami perlu mendapatkan sumber data yang lebih banyak, aduan yang mana membuktikan bahwa SK ini sangat merugikan, ” tandas Legislator dapil Jawa Barat IV itu. (ts/aha) 

    Nasi Goreng Spesial
    market.biz.id Nasi Goreng Spesial
    44% Rp 2.500
    Beli sekarang!

    Slamet DPR RI KOMISI IV PKS
    Publikjatim.com

    Publikjatim.com

    Artikel Sebelumnya

    Ferdiansyah Minta Ketegasan Pemerintah Soal...

    Artikel Berikutnya

    Mulyanto Prihatin Cara Kerja Pemerintah...

    Berita terkait

    Peringkat

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Basory W

    Basory W verified

    Postingan Bulan ini: 12

    Postingan Tahun ini: 696

    Registered: Oct 11, 2021

    KODIM SURABAYA TIMUR

    KODIM SURABAYA TIMUR verified

    Postingan Bulan ini: 9

    Postingan Tahun ini: 491

    Registered: Oct 4, 2021

    Wahyudi Arief

    Wahyudi Arief verified

    Postingan Bulan ini: 9

    Postingan Tahun ini: 124

    Registered: Jul 6, 2021

    YUDIK

    YUDIK verified

    Postingan Bulan ini: 8

    Postingan Tahun ini: 620

    Registered: Sep 23, 2021

    Profle

    Achmad Sarjono verified

    Ustazd Zainal Arifin Ajak Peduli Sesama yang Tertimpa Musibah
    Danlanud Abdulrachman Saleh Hadiri Penyerahan Sertifikat Aset TNI AU dari Menteri ATR/BPN
    Ekonom UNAIR Paparkan Dampak Inflasi AS pada Perekonomian Makro-Mikro Indonesia
    Anggota Kogartap III/SBY Terima Piagam Purna Tugas

    Rekomendasi

    Atlit Paralayang Banyuwangi Sumbangkan Medali Untuk Banyuwangi
    Sempat Tersisih, Mahasiswa FEB UNAIR Sabet Juara 3 Trading Competition Kontan
    Pangdivif 2 Kostrad Hadiri Upacara Pemakaman Almarhum Pratu Anumerta Berly Kholif Al Rohman
    Pesan Kapolri ke Taruna-Taruni Akpol: Turun, Dengar dan Serap Aspirasi Masyarakat
    Babinsa Koramil 0826-01 Pamekasan Pantau Perkembangan Harga Sembako Di Pasar Parteker

    Ikuti Kami