Tony Rosyid: Tanpa Soeharto, PKI Akan Berkuasa di Indonesia

JAKARTA - Soekarno sudah udzur. Presiden Seumur hidup ini, pada akhirnya akan menemui proses alamiahnya untuk diganti. Suksesi kepemimpinan nasional adalah keniscayaan. Hanya soal waktu.

Siapa yang akan menggantikan posisi Soekarno? Ada dua kekuatan besar yang berseteru. Dua kekuatan itu adalah ABRI dan PKI.

Baca juga: Komisi III DPRD Trenggalek Bahas Ulang SSH Pelaksanaan APBD 2022

ABRI, terutama AD tak ingin Indonesia menjadi negara komunis. Sementara PKI dalam posisinya yang dekat dengan Soekarno menginginkan Indonesia menjadi negara komunis. Namanya saja juga PKI, singkatan Partai Komunis Indonesia.

Kedua kekuatan ini saling bersitegang. Yang satu anti komunis, satunya lagi berupaya keras untuk menjadikan Indonesia negara komunis.

Baca juga: Tony Rosyid: Manuver Cawapres Tak Kalah Gesit dengan Capres

Kondisi Presiden Soekarno yang sering sakit-sakitan setelah 20 tahun memimpin negara membuat kedua kubu ini makin bersitegang.

Saling intip, saling baca dan saling curiga. Hingga akhirnya terjadilah pembantaian para Jenderal AD.

Baca juga: Gelar Rapat Perdana, Bapemperda DPRD Trenggalek Bahas Propemperda 2022

Siapa pelakunya? Dalam sidang Mahkamah Militer, pelakunya adalah pasukan Cakrabirawa yang notabene adalah pasukan pengawal presiden dibawah komando Kolonel Latif dan LetKol Untung.

Para jenderal diculik dan dibunuh. Ini adalah fakta. Pelakunya adalah pasukan pengawal presiden, ini juga fakta.

Baca juga: Banmus DPRD Trenggalek Jadwal Ulang Paripurna Penetapan Ketua Bapemperda

Apakah presiden Soekarno terlibat? Terjadi pro kontra. Sebab, semua jawaban berupa asumsi dan spekulasi yang menimbulkan analisis berbeda dari masing-masing pihak.

Pasca penculikan dan pembunuhan para jenderal AD tersebut, Soeharto tampil. Dengan modal Surat dari presiden Soekarno untuk mengendalikan situasi, Soeharto pun membubarkan PKI.

Baca juga: Hadiri Forum Komunikasi Publik, Wakil Ketua DPRD Trenggelek: Rencana Awal RKPD Sesuai RPJMD

Pembubaran PKI oleh Soeharto adalah fakta. Mereka yang terlibat di dalam penculikan dan pembunuhan para jenderal AD tersebut kemudian diadili.

Peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal AD telah memicu kemarahan rakyat, terutama Umat Islam yang selama ini juga berseteru dengan PKI. Masyumi, HMI, PII, NU dan sejumlah ormas Islam lainnya mendukung Pembubaran PKI.

Sampai di sini, sejarah membuktikan bahwa Soeharto lah yang membubarkan PKI. Soeharto lah yang membuat PKI kehilangan legitimasi dan eksistensi di Indonesia. Soeharto lah yang menutup harapan PKI menjadikan negara ini berideologi komunis. Soeharto lah yang membuat PKI tidak lagi punya kesempatan untuk melakukan pemberontakan kembali setelah pemberontakan 1948 dan 1965. Ini fakta yang tak terbantahkan. 

Tanpa sikap tegas Soeharto yang mengambil langkah berani untuk membubarkan PKI, ada dua kemungkinan yang akan terjadi dalam perpolitikan di Indonesia. Pertama, akan terus terjadi ketegangan dan perseteruan sosial-politik antara PKI dengan AD dan Umat Islam. Kedua, Indonesia telah menjadi negara komunis mengingat PKI telah menjadi partai besar.

Ciri khas komunis itu revolusi (pemberontakan) dan anti agama. Anti kapitalisme, itu otomatis. Karena lahirnya komunis merupakan antitesa kapitalisme. 

Baca juga: DPRD Trenggalek Gelar Paripurna Terkait Revisi Satu Anggota Rangkap Dua Jabatan

Kalau ada kelahiran komunis kok tidak melakukan revolusi dan pro agama, berarti itu komunis KW 5.

Peran Soeharto sebagai jenderal AD yang membubarkan PKI menjadi sejarah legendaris di Indonesia. Terutama ketika Soeharto menjadi presiden, PKI semakin tidak bisa bernafas di bumi Indonesia.

Belakangan, ada tuduhan bahwa Soeharto terlibat dalam penculikan dan pembunuhan para jenderal AD tersebut. Lagi-lagi ini tuduhan yang berbasis asumsi dan spekulasi. 

Sama dengan pertanyaan di awal: apakah Soekarno terlibat? Pertanyaan selanjutnya: apakah Soeharto terlibat? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini bersifat asumsi dan spekulasi. Akhirnya, bergantung siapa yang menjawab, dari kubu mana dia.

Sejarah mesti berbasis fakta, bukan asumsi dan spekulasi. Bisa ngalor-ngidul gak jelas. Akhirnya, muncul para penafsir dan analis liar yang boleh jadi akan semakin ngawur. 

Baca juga: Komisi I DPRD Trenggalek Kunker ke DPRD Provinsi Jatim

Sebagaimana perseteruan antara PKI dan Jenderal AD. Menurut PKI, ada Dewan Jenderal (AD) yang akan melakukan kudeta terhadap Soekarno. Sementara para jenderal AD menuduh PKI yang akan mengambil alih kekuasaan Soekarno. Tapi, semua ini hanya sebatas tuduhan dan tidak memiliki faktanya. Tepatnya, perang opini. 

Fakta yang dicatat sejarah adalah bahwa sejumlah jenderal AD diculik dan dibunuh, kemudian PKI dibubarkan dan yang membubarkan adalah Soeharto. Dan PKI "The End", alias tamat. Ini poin yang telah ditulis oleh sejarah. Selebihnya adalah asumsi dan spekulasi.

Sayangnya, sejarah tentang G30S PKI tak lagi ada di pelajaran anak-anak sekolah. Kita patut khawatir jika anak-anak bangsa ini kelak tidak tahu sejarah bangsanya sendiri. 

Jakarta, 25 Desember 2021

Tony Rosyid

Baca juga: Warning Giring PSI, Dian Assafri Nassai: Jangan Bikin Gaduh

Pengamat Politik dan Pemerhati Bamg